peraturan tentang sampah. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. peraturan tentang sampah

Dalam pasal tersebut, disebutkan mengenai persyaratan teknis pengelolaan sampah. E. 2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuktinjadansampahspesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat,Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Mudarisin mengatakan, ada dua peraturan daerah (perda) yang mengatur soal sanksi membuang sampah sembarangan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah T. com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ( KLHK) telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri (Permen) LHK No 75 Tahun 2019 mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. 8. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. 9. 9. 2021/No. Bridgestone Bridgestone turut mengurangi sampah plastik dengan memperkecil ukuran label produk. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3. ABSTRAK: a. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 4. Subjek. Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Subjek. Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Kedua, Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. E. -16- lampiran i peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor tentang baku mutu emisi usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal baku mutu emisi usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal no. Login Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 8 Tahun 2017 Pengelolaan Sampah DETAIL PERATURAN Abstrak. Penentuan prioritas jenis sampah ; 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik T. ABSTRAK: CATATAN:9. jenis, dan ragam karakteristik sampah. Penugasan: Dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah, Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun secara terpadu dan terpusat di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi menugaskan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Pejabat Pengundangan. penduduk produksi sampah di wilayah Kota semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan; c. Pasalnya, angka timbunan sampah terus-menerus naik dari tahun ke tahun. 2. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru; 47. REGIONAL - SAMPAH - PENGELOLAAN. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2012. Tipe Dokumen. tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. 2. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi danABSTRAK: a. Tipe. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 3. 6, LD. 2021. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal ABSTRAK: bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. 4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. 6, BN. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen; Mengingat : 1. Tipe Dokumen. Daerah adalah Kota Ambon. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI. HAK DAN KEWAJIBAN 5. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 7. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33); 11. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:. Peraturan Gubernur tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan sampah saluran air/sungai/kanal/kali, waduk/situ, muara sungai/kali/ kanal, pantai dan laut dan. Menetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN: PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. 51 Hlm. ABSTRAK: bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ada beberapa ketentuan yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11. Pasal 18 (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah; 19. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Ind onesia Tahun 1945; 2. Badan / Pengarang. 9. U: Indonesia. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber itu mencakup aturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 7. Sampah Laut (Marine Debris) Definisi Sampah Laut. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. Judul. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018. total partikulat mg/nm3 120 2. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 4. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang. 14 Tahun 2021. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20149. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 138 Tahun 2019 tentang Pemusnahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Dari Bak Sampah Sampai Dengan Tempat Pemusnahan Sampah Terpadu Sumurbatu (Berita ). go. NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan. 2020/No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; PP No. 95 TAHUN 2021 Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah; Untuk peraturan perundangan. Jenis. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. Alasan mendasar lain ditetapkannya Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini juga untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. 2. E. go. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan. 2/222/DinasLH. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 138 Tahun 2019 tentang Pemusnahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Dari Bak Sampah Sampai Dengan Tempat Pemusnahan Sampah Terpadu Sumurbatu (Berita ). Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial,Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah BAB I PENDAHULUAN A. Peraturan Menteri. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 14 huruf i UU 32/2009 disebutkan bahwa salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 660. Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/ Suranto, S. 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman. TENTANG DATABASE PERATURAN. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. 5 g. id: 12 hlm. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yaitu: 1. 7, LD Tahun 2021 Nomor 7. 10/MENLHK/SETJEN/PLB. Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALU, Menimbang : a. : Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 16. 83, LN. Pasalnya, angka timbunan sampah terus-menerus naik dari tahun ke tahun. Beranda. 2. Judul. PENGELOLAAN SAMPAH . 0/4/2018. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan2012 tentang Pengelolaan Sampah. menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Me ngingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 375. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga untuk mewujudkan pengelolaan sampah. Secara umum, sampah elektronik adalah barang-barang elektronik bekas yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya. Pengurangan timbulan sampah oleh produsen ini dilakukan melalui penggunaan bahan produk dari material yang mudah diurai, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah yang wajib dilakukan. perda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi. 5. Belum Tersedia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ABSTRAK: CATATAN:9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, juga menjelaskan bahwa Pengolahan Sampah dilakukan melalui: a) pengomposan; b) daur ulang materi; dan/atau c) daur ulang energi. Beranda. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61); 10. Judul. 45. bahwa dalam rangka membina peningkatan disiplin serta partisipasi masyarakat di bidang kebersihan; c. PERPRES No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan SampahSampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah. a. bahwa setiap orang berhak dan bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; b. 18, BN. Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 18:. 2. 2013/No. Nomor. Dalam Peraturan Pemrintah Nomor 81 Tahun 2012 disebutkan. Nomor Pengundangan. Tutup. 5, LD. U. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Peraturan Bupati ini mengatur tentang arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah RT dan sampah sejenis sampah RT yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa, pembentukan kelompok swadaya masyarakat, penetapan lokasi TPS 3 R, koordinasi dengan UPT pengelolaan sampah, pendaaan dari APBD. Tematik. Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Sesuai Peraturan Presiden RI No. peraturan menteri pekerjaan umum republik indonesia nomor 03/prt/m/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sehingga dalam Peraturan Daerah tersebut menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan dengan acuan terkaitKOMPAS. Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Pengelola Sampah; 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 15. "Peraturan Gubernur ini akan mempercepat upaya melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali beserta segala isinya di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan. Dok. Indonesia, Kota. Judul. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Upaya pengurangan timbunan sampah ; 3. Jumlah Halaman : 8 HLM; Penjelasan : 4 halaman. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden 97 tahun 2017 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal T. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah.